Komunikasi politik

artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Tidak ada alasan yang diberikan. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus templat ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". Komunikasi politik sebenarnya adalah penggunaan simbol komunikasi oleh manusia, baik sebagai penguasa maupun orang biasa, dalam kehidupan masyarakat atau negara.^[1]

Menurut Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.

Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

a) Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalannya pemerintahan.

b) Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar mengenai politik, dll.

c) Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dsb.

d) Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya.

e) Pengaruh atau efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

Pendekatan komunikasi politik:

1. Pendekatan proses. Menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Spengler (nama asli Oswald Spengler filsuf sejarah dan politik Jerman. Dalam dua jilid karya utama Splenger, Der Untergang des Abendlandes, Splenger berpendapat bahwa kunci sejarah ialah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam dalam siklus berulang) dan Toynbee (nama Asli Arnold Joseph Toynbee sejarawan Inggris yang terkenal melalui bukunya yang berjudul A Study of History, berisi tentang penyelidikan secara sejarah tentang asal usul, perkembangan, dan kehancuran peradaban besar) mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijkan publik.

2. Pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, seorang profesor peneliti surat kabar juga sebagai direktur pusat penelitian komunikasi Universitas Syracuse USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan.^[2]

1. ^ Soemarno. AP, Soemarno AP (2014). Komunikasi Politik (dalam bahasa Indonesian). 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1–36. ISBN 978-979-011-344-2.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
2. ^ Henry Subaktio and Rachmah Ida. 2012. Komunikasi politik, media, dan demokrasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group